Bentrok TNI-Polri Di Batam: “Tatapan Menggoda Berujung Baku Tembak”

TNI & Polri (Gambar: RADARONLINE.CO.ID)

Oleh: Pietro T. M. Netti

Batam, Kepulauan Riau, kembali bergejolak. Hujan peluru menderas langit malam negeri Lancang Kuning (Rabu, 19 November 2014).

Bentrok TNI-Polri kembali berkecamuk hanya karena dipicu persoalan sepele. Saling tatap menggoda antara beberapa oknum aparat keamanan tersebut mengakibatkan perseteruan yang menyeret dua institusi yang sama-sama memiliki angakatan bersenjata. Pandang bertemu pandang mengusik rindu dendam yang terpendam. Hujan peluru pun berkecamuk mengusik ketenangan rakyat sipil di jalan Trans Barelang-Trembesi, Batam. Oknum aparat diketahui berasal dari Yonif 134/Tuah Sakti dan Satuan Brimob Polda Kepri.

Sebelumnya, masih lekat dalam ingatan kita beberapa waktu yang lalu yang juga terjadi di negeri tetangga Singapore ini (21 September 2014), telah terjadi ketegangan di antara institusi TNI dan Polri sebagai akibat dari jatuhnya 4 korban luka dari pihak TNI AD yang tertembak oleh senjata aparat kepolisian. Bermula dari penggerebekan oleh aparat kepolisian terhadap gudang penyimpanan bahan bakar minyak illegal oleh oknum pengusaha setempat. Dari hasil penyelidikan tim investigasi gabungan bentukan TNI-Polri, Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan bahwa ada anggota Yonif 134 yang menjadi tenaga pengamanan tempat penimbunan BBM tersebut (MERDEKA.COM).   

Bentrokan yang terjadi (Rabu, 19/11/2014) akibat lirikan mata ini mengakibatkan 1 anggota Yonif 134/Tuah Sakti tewas dalam baku tembak kontra Brimob Polda Kepri. Anggota TNI yang tertembak dan yang belum diketahui identitasnya ini tewas sesaat setelah dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Embung Fatimah. Korban diduga mengalami pendarahan hebat akibat tertembak di bagian dada dan pundak. Sementara itu, informasi terbaru menyebutkan, masih ada seorang anggota TNI Yonif 134 lainnya yang ikut dilarikan ke RSUD Embung Fatimah dengan ambilans Yonis 134. Anggota TNI tersebut mengalami luka-luka (JPNN.COM).

Pantauan melalui MetroTV semalam menunjukkan arogansi aparat keamanan yang tidak memikirkan keteriban dan ketenangan umum. Adu tembak berlangsung di tengah hiruk pikuk aktifitas masyarakat yang sedang bergelut dengan kehidupan. Suasana mencekam dipertontonkan di hadapan publik. Adu kuat dua institusi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat menjadi teror yang menakutkan. Jika kejadian seperti ini selalu saja terjadi, kemana/kepada siapa lagi rakyat harus mencari perlindungan? Apakah rakyat pantas meminta perlindungan kepada mereka yang hanya bisa membuat onar dan teror?

Bentrok TNI-Polri telah menjadi fenomena biasa di negeri semenjak Reformasi 1998, yakni sejak diberlakukan pemisahan fungsi dan tugas kedua institusi tersebut. “Ada apa sebenarnya dengan kedua lembaga ini?” Ini menjadi pertanyaan yang tak terjawab untuk sekian lama tahun sejak memasuki Orde Reformasi. Secara umum peran dan tugas TNI dan Polri sebagai berikut: TNI menjaga keamanan dan pertahanan negara, dan Polri lebih ke memberikan pelayanan masyarakat (DATABASEKONTEN.COM).

“Lalu kenapa selalu saja terjadi gesekan di antara kedua lembaga ini?”

Berikut ini adalah liputan KOMPAS.COM (9 Mei 2012): TNI dan Polri Mutlak Berubah

“Upaya menekan arogansi TNI dan Polri mutlak dilakukan dengan perubahan mendasar di tubuh kedua institusi itu. Masalah yang mengakar di kedua institusi itu harus diselesaikan secara tuntas untuk memastikan anggotanya benar-benar mengabdi kepada rakyat, bukan ”musuh” rakyat.

Menurut pengajar Universitas Pertahanan, Jakarta, Anton Aliabbas, pasca-pemisahan dari TNI, tidak terlihat perubahan mendasar yang dilakukan Polri, termasuk militerisme yang tidak dihilangkan. Polri tidak dibangun dengan wajah yang lebih humanis. ”Selama ini, penanganan oleh Polri sedikit banyak pengaruh militeristik, bukan mengedepankan bahwa polisi itu harus melayani,” kata Anton, Selasa (8/5/2012).

Sementara itu, upaya perubahan di TNI pun menghadapi kondisi tak kalah kompleks. TNI membawa beban masa lalu yang menempatkan mereka sebagai ”warga kelas satu”. ”Problem ini mau tidak mau kemudian memengaruhi arogansi,” lanjutnya.

Ia mencontohkan soal penggunaan senjata. Semestinya senjata hanya digunakan anggota yang bertugas. Tidak semua satuan di Polri perlu membawa senjata. Untuk TNI, aturannya mesti lebih ketat. Tidak ada senjata yang dibawa kalau anggotanya tidak menjalankan tugas operasi, tidak ada senjata yang dibawa pulang ke rumah.

”Kalau ada pelanggaran, tidak ada lagi sanksi yang hanya berupa etika atau disiplin. Semua harus dibawa ke pengadilan. Pelanggaran marak karena mereka merasa sanksinya ringan. Masa mukulin orang cuma sanksi etika atau disiplin?” ujar Anton.

Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Edy Prasetiono, menilai, situasi keamanan yang gamang ini merupakan hasil dari minimnya kemampuan elite, yaitu pemerintah dan parlemen, dalam menganalisis dan membuat kebijakan keamanan. Analisis masalah tak sampai ke akarnya.

Edy menyatakan, sebenarnya sudah ada pembagian kewenangan jelas antara TNI dan Polri. TNI berfungsi untuk pertahanan internal dan eksternal. Polri bertanggung jawab dalam ketertiban masyarakat, yang demi tujuan ini melakukan penegakan hukum, pengayoman, dan perlindungan masyarakat.

Edy mengusulkan ada sistem perekrutan anggota Polri yang lebih ketat sehingga dihasilkan aparat profesional. Pengawasan yang selama ini dipegang Komisi Kepolisian Nasional harus lebih diperkuat. Untuk TNI harus diperbanyak pelatihan dan penyusunan sistem pengawasan yang ketat.

Arogansi aparat, kata Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo, menunjukkan dilupakannya fungsi dan tugas melindungi rakyat. Hal itu diperparah tak adanya pemimpin yang berwibawa.

Jika ada kemauan politik dan kewibawaan pemimpin, semestinya kedua lembaga itu bisa ditata. Nilai-nilai Sapta Marga dan Bhayangkara bisa dihayati dan menjadi aturan main di lembaga penegak hukum itu.

Namun, pengajar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Surabaya, Radian Salman, menilai, sesungguhnya TNI dan Polri masih memahami fungsinya. Masalahnya, ujarnya, pendayagunaan untuk tugas-tugas mereka tidak maksimal. Ketika peran polisi di keamanan meluas, peran TNI tidak berkembang. Akibatnya, ada peluang bermain- main di lahan yang dulu menjadi bagian TNI itu. Rivalitas kedua lembaga semakin kuat.

Seharusnya, kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, kepolisian tidak ditempatkan di bawah presiden, tetapi di bawah kementerian. Dengan keberadaan langsung di bawah presiden, polisi rentan digunakan oleh kekuasaan. (FAJ/INA/EDN/DIK/IAM/ONG)”

(http://regional.kompasiana.com/2014/11/20/bentrok-tni-polri-di-batam-tatapan-menggoda-berujung-baku-tembak-687623.html)

Read More

Seks Bebas Mengancam, Orang Tua Jangan Sibuk Sendiri

GK Online, Jakarta—Kehidupan anak dan remaja saat ini sangat rentan dengan namanya kehidupan bebas yang dapat disalahgunakan.

Setelah edisi sebelumnya GK Online menurunkan berita “Sekolah Sulit Deteksi Siswi Pekerja Seks” (Sumber: Victory Media), kali ini GK Online akan menurunkan lagi berita yang masih berhubungan yaitu “Seks Bebas Mengancam, Orang Tua Jangan Sibuk Sendiri” (Sumber: okezone.com). Berikut ini adalah cuplikan beritanya, yang sekiranya patut menjadi perhatian kita bersama terlebih orang tua:

Sederet kasus prilaku penyimpang yang dilakukan pelajar di bawah umur merupakan potret buram kondisi anak Indonesia saat ini. Psikologi Anak Seto Mulyadi menilai meperbaiki pola didik anak dapat mengeluarkan mereka dari lingkaran hitam kehidupan remaja.

"Saat ini kita harus melakukan reformasi dalam hal mendidik. Kesalahan cara didik itu yang menyebabkan mereka melakukan tindakan menyimpang seperti memerankan film porno, geng motor, tawuran, pembajakan bus bahkan seks bebas," ungkap pria yang akrab disapa Kak Seto kepada Okezone, Selasa (25/2/2014) malam.

Menciptakan keluarga yang ramah anak merupakan salah satu upaya menghindari anak bergaul dengan lingkungan kelam. Kata seto, jika anak merasa nyaman dalam keluarga, anak tidak akan lepas kendali dan berprilaku menyimpang.

"Orangtua jangan hanya bisa menyuruh, memerintah, ini itu, tapi ciptakan keluarga yang ramah anak. Dengarkan mereka. Beri mereka teladan yang baik, jangan menyuruh berlaku jujur tetapi orangtuanya justru memberi contoh tidak jujur," paparnya.

Selain itu, membina komunikasi efektif antara anak dan orangtua. Dewasa ini, kesibukan orangtua akan pekerjaannya membuat kesempatan berkomunikasi dengan anak tertunda.

"Sekarang ini, kapan orang tua mempunyai waktu untuk mengadakan rapat keluarga? minimal seminggu sekali, sudah tidak ada, sehingga anak lari dari keluarga karena merasa tidak nyaman," jelas Seto.

Tidak hanya peran orangtua, guru yang mendidik di lingkungan sekolah juga menjadi peran penting dalam pembentukan prilaku anak. "Sekarang berapa guru yang mendengarkan suara hati anak didiknya. Guru hanya bisa menyuruh, memberi tugas, tanpa mendengar apa keinginan mereka. Kembali anak itu lari dari rumah dan dari sekolah karena tidak nyaman. Jadikan mereka cermin untuk mengintrospeksi diri apakah cara didiknya sudah benar? Ini tanggungjawab semua," tegasnya.

Sumber: okezone.com

Read More